Muhammad Fadlan Rizqi Wahyudi: Oktober 2022

EKONOMI MARITIM

NAMA : Muhammad Fadlan Rizqi Wahyudi

NPM : 05.2019.1.01221

Resume Potensi Ekonomi Maritim di Jawa Timur

v Pengertian Ekonomi Maritim

Ekonomi Maritim adalah semua yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi di pesisir laut, serta wilayah sekitar laut. Beberapa kegiatan ekonomi maritim antara lain adalah mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Selain itu, ekonomi maritim juga merupakan kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara kepulauan demi memeratakan ekonomi pembangunan nasional.

Berdasarkan sejarah Indonesia dibidang maritim dan ekonomi kelautan pada zaman kerajaan, kejayaan ekonomi kelautan Indonesia secara historis telah diakui dunia pada era keemasannya sebagai negara maritim, yang sangat berpengaruh signifikan terhadap konstelasi perkembangan ekonomi dunia. Tercatat Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan sejumlah Kesultanan Islam di berbagai belahan nusantara, pernah menjadi negara maritim yang disegani melalui aktivitas ekonomi pelayaran dan perdagangan internasional, dengan wilayah kekuasaan membentang mulai dari Campa (India), Siam (Thailand), hingga sebagian Tiongkok.

Kejayaan kerajaan maritim tersebut ditandai dengan pengembangan jaringan perdagangan dan pelayaran ke berbagai negara, sebagai indikasi berkembangnya semangat dan visi kemaritiman, untuk mencapai kejayaan dan kemakmuran ekonomi. Sejarah mencatat, kejayaan dan kemakmuran ekonomi tersebut dicapai dengan menitikberatkan pembangunan dan kekuatan di lautan, dengan keyakinan yang tinggi bahwa laut merupakan salah satu sumber kehidupan yang utama.

v Ekonomi Maritim di Jawa Timur

Menurut mantan wakil Gubernur Jawa Timur; Saifullah Yusuf (2017), Provinsi Jawa Timur memegang peran strategis dalam kebijakan poros maritim, yakni sebagai rantai konektivitas serta jalur distribusi dan logistik di kepulauan. Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki panjang pantai sekitar 2.128 km, dan bertabur 287 pulau-pulau. Selain itu, Provinsi Jawa Timur memiliki luas perairan dan potensi perikanan yang cukup besar. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2016, Jawa Timur memiliki potensi laut pantai utara sebesar 214.970,8 ton per tahun dan potensi laut selatan 403.448 ton per tahun.

Dengan potensi maritim sebesar itu, setidaknya ada tiga hal yang harus bisa diproyeksikan untuk optimalisasi sektor maritim yakni pengembangan pelabuhan utama dan pendukung tol laut, memperkuat pelayaran rakyat dan peningkatan kontribusi sektor kelautan bagi kesejahteraan rakyat terutama para nelayan. Saat ini, baru terdapat dua pelabuhan yang masuk penghubung jaringan tol laut di Jawa Timur, yakni Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan utama dan Pelabuhan Paciran di Lamongan sebagai pendukung. Dua pelabuhan ini terus ditingkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan nilai guna pelabuhan.

Untuk Pelabuhan Paciran saat ini difokuskan menjadi Short Sea Shipping, pelabuhan yang melayani pemindahan barang dari pelabuhan utama ke pelabuhan-pelabuhan domestik. Jika membandingkan kapasitas dermaganya dengan Pelabuhan Tanjung Perak yang kapasitas 1.500 kendaraan angkut per hari, maka Pelabuhan Paciran masih berkapastas 375 kendaraan per hari. Total, setidaknya terdapat 5 pelabuhan lain yang akan dikembangkan, yakni Prigi Trenggalek, Tanjung Awar-Awar, Probolinggo, Brondong Lamongan dan Boom Banyuwangi. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan mendorong kemajuan ekonomi kabupaten atau kota di sekitarnya. Misalnya seperti pembangunan Pelabuhan Prigi di Trenggalek. Keberadaannya akan menjadi salah satu pendukung perdagangan wilayah selatan Jawa Timur sementara Brondong dan Boom bisa difokuskan pada perdagangan dan pengolahan hasil laut.

Target dari pembangunan pelabuhan yakni peningkatan perdagangan antar pulau, termasuk aktivitas bongkar muat di dalamnya. Menjadi pendukung utama sektor perdagangan dimana sektor ini merupakan unggulan Jawa Timur, sekaligus sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri dan pengolahan hasil pertanian.

Selain itu, pembangunan pelabuhan juga untuk pemerataan pembangunan. Sejauh ini, pelabuhan yang berkembang hampir seluruhnya ada di pesisir utara. Pembangunan pelabuhan di pantai selatan diharapkan menjadi alternatif pendukung perdagangan dengan kota-kota di wilayah pantai selatan pulau Jawa. Di samping memberi perhatian pada pelabuhan-pelabuhan besar, pelabuhan pelayaran rakyat juga penting untuk diperhatikan. Pelayaran ini, dalam kegiatan operasionalnya merupakan salah satu sub sistem dari sistem angkutan laut nasional dan bagian usaha pelayaran tradisional. Pelayaran rakyat, dapat dikembangkan lebih luas di Jawa Timur karena lokasi yang strategis dalam sistem industri dan perdagangan antar pulau.

Cara pertama dalam memperkuat pelayaran rakyat yakni dengan memodernisasi infrastruktur pelabuhan rakyat. Pemerintah provinsi akan menyediakan anggaran melalui APBD, untuk merenovasi, merehabilitas dan membangun pelabuhan rakyat, termasuk sarana pendukungnya. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten atau kota untuk terlibat dalam revitalisasi dan modernisasi pelabuhan pelayaran rakyat.

Kedua, terlibat dalam dukungan kelayakan armada pelayaran rakyat, misal melakukan standarisasi, klasifikasi, dan pengesahan desain kapal. Tujuannya agar pelayaran rakyat tidak kalah bersaing oleh kapal niaga nasional. Di samping itu kapal pelayaran rakyat dapat perlindungan karena dapat diasuransikan. Target pelayaran rakyat ini akan difokuskan untuk wilayah kepulauan di Madura dan kepulauan sekitarnya.

Jumlah nelayan di Jawa Timur pada 2015 berjumlah 233.251 orang (BPS, 2016). Berdasarkan Data Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur 2016, produksi perikanan tangkap Jawa Timur sebesar 407.832,90 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan budidaya 1.159.168,53 ton per tahun dan produksi olahan hasil perikanan 1.368.956 ton per tahun.

Hasil produksi laut dan perikanan yang lain dari sumber dan tahun yang sama, menunjukkan, produksi rumput laut 645.263 ton, produksi garam 98.490 ton, produksi udang 97.265,30 ton dan produksi benih ikan 29.021.052,67 ribu ekor. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada PDRB 2016 mencapai Rp 41,89 triliun atau sebesar 2,48 persen. Jika dibandingkan dengan tiga sektor unggulan lain di Jawa Timur, seperti industri, perdagangan dan pertanian, persentase sektor kelautan dan perikanan jauh lebih kecil. Padahal, melihat potensi kelautan yang besar seharusnya kontribusi kelautan dan perikanan bisa didorong hingga 10 persen.

Dari gambaran tersebut, sektor kelautan dan perikanan perlu digarap lebih optimal. Pemerintah provinsi berupaya untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi sektor kelautan. Di antaranya yakni untuk pengembangan dan penambahan infrastruktur utama perikanan laut. Saat ini, terdapat 91 tempat pendaratan ikan (milik kabupaten atau kota, provinsi dan pusat), 77 pangkalan pendaratan ikan (milik kabupaten atau kota dan provinsi), 12 pelabuhan perikanan pantai (milik provinsi), dan 2 pelabuhan perikanan nusantara (milik pusat).

Di samping itu, bersamaan dengan pembangunan infrastruktur utama, pemerintah provinsi akan terlibat dalam penyediaan sarana pendukung seperti, SPBU nelayan, bantuan mesin kapal dan lainnya. Tujuan utama mengembangkan sektor kelautan yakni peningkatan kesejahteraan bagi nelayan. Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTP) yang menunjukkan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di pedesaan pesisir terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap.

Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur pada 2016 mengalami kenaikan 4,82 persen dibanding pada 2015, yaitu dari 106,68 menjadi 111,83 (BPS, 2017). Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima nelayan (6,35 persen) lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (1,45 persen). Fokus utama menaikkan NTP yakni meningkatkan hasil tangkap nelayan. Tren kenaikan NTP di Jawa Timur berbanding lurus dengan hasil tangkap dan harga ikan yang terus membaik. Langkah ini berkorelasi dengan upaya pemerintah provinsi nanti untuk memperkuat infrastruktur dan sarana prasana pendukung perikanan laut atau tangkap, seperti SPBU nelayan dan teknologi pendukung. Terkait teknologi, ke depan, pemerintah provinsi akan fokus pada pengembangan teknologi penangkapan ikan, terutama bagi nelayan tradisional agar mereka tahu lokasi terbaik menangkap ikan. Sehingga, waktu dan daya yang dikeluarkan lebih efektif dan efisien, tak lagi berkeliling laut serta dapat menghemat penggunaan bahan bakar.

v Tantangan Industri Maritim di Jawa Timur

Menurut Ahmad Zakaria (2022), walaupun potensi ekonomi maritim tinggi, namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam perencanaan strategis pembangunan ekonomi maritim ke depan.

Tantangan pertama adalah produktifitas nelayan. Selama periode 2019-2021 angka nilai tukar nelayan (NTN) Jatim memang mengalami kenaikan. Tetapi, NTN provinsi selalu di bawah nasional dengan tren yang sama mengalami kenaikan tetapi namun laju kenaikan NTN masih lebih rendah dari laju kenaikan nasional. Padahal potensi ekspor ikan di Jatim sangat besar di saat pandemi COVID-19. Kurang optimalnya NTN di Jatim dibanding provinsi lain, antara lain belum optimalnya peningkatan kualitas mutu, produk, komoditas, sumber daya manusia (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam) serta sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, maupun kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Industri pengolahan ikan di Jawa Timur juga menghadapi tantangan yang harus dipikirkan ke depan. Misalnya pemenuhan pasar domestik dan ekspor dibanding dengan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan. Faktor logistik antar provinsi, jumlah kapal dan prasarana perikanan tangkap harus dipikirkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan.

Peta terbaru perlu dibuat baik skala kecil menengah dan besar dari industri yang meliputi pengalengan, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan pengawetan. Sehingga bisa dibuat rekomendasi kebijakan industri mana yang memerlukan insentif dan dukungan, industri mana yang membutuhkan perhatian bahan baku, dan bahan baku penolong seperti kaleng, serta peningkatan ekspor hasil pengolahan ikan.

Tantangan pengembangan industri maritim lainnya adalah masih mahalnya biaya logistik. Biaya logistik di Indonesia termasuk di Jawa Timur, masih belum efisien. Diperlukan investasi berkelanjutan untuk revitalisasi pelabuhan barang di Jawa Timur. Isu ramah energi dan digitalisasi pelabuhan memerlukan perhatian pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengolaborasikan para stakeholder baik badan usaha pelabuhan (BUP) swasta maupun BUMN, pemerintah pusat, otoritas pelabuhan (OP) dan badan usaha yang terlibat di pelabuhan di daerah seperti kontainer, pergudangan, bongkar muat dan perusahaan ekspor impor.

Belum lagi bicara tantangan industri pelayaran dan galangan kapal. Posisi Jawa Timur sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan isu Ibu Kota Negara baru yang berada dekat dengan perairan menuju dan ke Jawa Timur, menjadi daya tarik tersendiri. Konektivitas pelayaran antar pulau di dalam Jawa Timur, seperti pelayaran Gresik ke Bawean, dan mobilitas antar pulau di Sumenep menjadi daya tarik prospek pelayaran ke depan. Apalagi pulau-pulau di Bawean dan Sumenep menjadi daya tarik wisata bahari, maka pelayaran menuju dan dari lokasi tersebut memerlukan revitalisasi ke depan.

Terakhir adalah industri wisata bahari menghadapi tantangan terkait recovery akibat penutupan karena pembatasan mobilitas penduduk selama pandemi. Masih perlunya peningkatan pemenuhan kriteria wisata bahari berkelanjutan yang berwawasan lingkungan atau ekowisata, dan belum terintegrasi konektivitas antar objek wisata bahari dengan moda transportasi atau pelayaran yang tersedia. Serta tantangan keterkaitan wisata bahari dengan wisata lainnya dalam hal akomodasi, akses dari dan menuju bandara, pelabuhan dan terminal.

v Rekomendasi

Jika ingin Jawa Timur menjadi barometer ekonomi maritim dan penyokong industri maritim di Indonesia, maka harus diambil beberapa langkah-langkah oleh pihak terkait yang dikomandani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Langkah pertama, reformasi regulasi kemaritiman berkelanjutan. Perpres Rencana aksi KKI 2021-2025 pemerintah pusat harus dibuat turunannya di Jatim, lalu implementasi Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil RZWP3K harus segera ditindaklanjuti bahkan sampai ke regulasi di kabupaten/kota. Implementasi Perda 3 tahun 2016 tentang nelayan perlu ditingkatkan. Penguatan regulasi terkait industri pariwisata bahari juga diperlukan.

Langkah kedua adalah mengawal implementasi visi misi Gubernur berupa Nawa Bhakti Satya, khususnya yang berkaitan dengan maritim yakni kelautan, perikanan, nelayan dan transportasi laut. Ke depan, perlu kolaborasi dengan para stakeholder baik pemerintah pusat , BUMN dan swasta untuk realisasi Bhakti ke-4 membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar. Dalam hal yang berkaitan dengan industri maritim diantaranya adalah revitalisasi dermaga perintis pulau-pulau Sumenep, penguatan layanan transportasi laut pulau Bawean, pengembangan pesisir Jawa Timur bagian selatan , mendorong pembangunan pelabuhan (rute perintis) di wilayah timur guna menunjang konektivitas jalur laut antar daerah dan penguatan tol laut.

Langkah ketiga adalah, peningkatan kolaborasi multistakeholder untuk reformasi di sektor pelabuhan, baik pelabuhan barang, pelabuhan pelayaran dan pelabuhan perikanan di Jawa Timur.

Langkah keempat adalah pemetaan kembali serta dukungan kebijakan ekonomi untuk penguatan sektor industri pengolahan ikan, industri galangan kapal, industri pelayaran dan jasa maritim, khususnya yang memberikan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

Langkah kelima, penugasan BUMD di Jawa Timur untuk memiliki peran di sektor industri maritim yang lebih luas dengan meningkatkan kerjasama operasional atau membentuk konsorsium BUMD Pelabuhan atau BUMD Maritim untuk menggarap investasi di sektor pelabuhan, pelayaran dan jasa maritim.